Undangundang uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia 1945. Undangundang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja lembaran negara republik indonesia tahun 1970 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undangundang ini dibandingkan dengan undangundang mereklama antara lain menyangkut proses.
Undangundang republik indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 16 tahun 2000 direktorat jenderal pajak. Ditetapkan 6 agustus 2001 berlaku 6 agustus 2002 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum. Undangundang nomor 16 tahun 2000 perubahan kedua atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan atas undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Undangundang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan undangundang nomor 12 tahun 1997. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60. Peraturan pemerintah nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah lembaran negara republik.
Penjelasan atas uu nomor 16 tahun 2001 komisiinformasi. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undangundang hukum acara pidana lembaran negara tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209. Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan lembaran negara. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 06 agustus 2001.
Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang. Pasal 17 ayat 3 undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang.
Undangundang nomor 16 tahun 2001 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan lembaran negara republik indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3262 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undangundang nomor 16 tahun 2000 lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 126 tambahan lembaran negara nomor 3984. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 16 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang uu nomor 16 tahun 2001 tanggal 06 agustus 2001 tentang yayasan.
Undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan keolahragaan. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan undangundang nomor 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 14 tahun 1997 tentang merek yang telah ada pada tanggal berlakunya undangundang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undangundang ini. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat iphhk adalah izin untuk. Orang indonesia adalah orang perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia. Undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang.
Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Uu nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan perppu ormas. Undangundang adalah undangundang nomor 16 ahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian. Undangundang nomor 16 tahun 2001 yayasan ditetapkan 6 agustus 2001 berlaku 6 agustus 2002 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakandengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pdf undangundang yayasan yang baru, yaitu undangundang no. Dasarnya dengan undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, agar memperoleh status badan hukum yayasan atau tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum.
Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3209. Penjelasan undangundang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan majelis permuswaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 19 tahun 2016 tanggal 25 november 2016. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
1614 267 562 169 868 1207 270 405 357 499 806 634 828 1617 638 618 1084 893 541 1148 491 1569 851 1467 1305 140 1294 853 820 1214 1313 117 50 684 751 428 145 1554 213 384 1098 1004 549 1071 1255 592 69 71 1408 9